KPU Pelalawan Aminkan Isu Lingkungan di Debat Paslon

PELALAWAN – Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang dibawa oleh NGO (Non Government Organication) Penabulu dari Jakarta, kepada keempat Paslon kepala daerah, mendapat respon positif oleh komisi pemilihan umum (KPU) Pelalawan.

“Kami sangat mendukung mengenai isu lingkungan. Dalam hal ini kami menjembatani teman-teman Penabulu dengan Paslon. Jika Teman-teman Paslon menyetujui, maka ini akan berlanjut kepada penandatanganan pakta Integritas,” jelas Wan Kardi kepada tim pemenangan.

Diskusi antara tim kampanye keempat Pasangan calon bupati dengan Fasilitator kabupaten Penabulu, yang difasilitasi oleh KPU pada Selasa sore (27/10/2020) berlangsung dengan baik.

Konsep yang ditawarkan CSO Penabulu untuk memasukan isu lingkungan didalam debat Paslon disambut baik oleh KPU Pelalawan. Fasilitator Penabulu, Teddy Hansen dalam rapat tersebut juga menyampaikan dihadapan para Tim Kampanye, bahwa konsep pembangunan berkelanjutan juga didorong menjadi fakta integritas tiap-tiap Paslon sebagai bentuk komitmen kedepannya jika terpilih menjadi kepala daerah agar mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dari segi lingkungan.

Dua kabupaten di provinsi Riau, Pelalawan dan Siak, menjadi perhatian serius terkait lingkungan dan kebencanaan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya menurut data beberapa NGO pemerhati lingkungan, bahwa Karhutla kerap terjadi berulang kali ditiap tahunnya, dan masih ada beberapa corporasi justru masih bebas tanpa ada tindakan tegas oleh pihak berkompeten.

Beberapa fakta dilapangan juga ditemukan adanya beberapa anak sungai yang hilang. Konflik lahan antara corporasi dengan masyarakat adat. Baik HGU maupun HTI.

Dari observasi tersebut kemudian koalisi NGO bersepakat untuk didorongnya menjadi sebuah penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing Paslon.

Sumber: https://www.gopesisir.com/berita/2020/10/kpu-pelalawan-aminkan-isu-lingkungan-di-debat-paslon#.X5jCf-m7Oyk.whatsapp

Sedagho Siak dan Penabulu Bersama Lo Masing-masing Paslon Bahas Lingkungan Hidup hingga Reformasi Birokrasi

Porospro.com – Sedagho Siak dan Penabulu menggelar diskusi bersama lead officer (Lo) dari masing masing Paslon yang ada di kabupaten siak membahas terkait usulan kebijakan calon kepala daerah kabupaten siak periode 2021-2024, Selasa (20/10/2020) kemarin di salah satu Cafe Kabupaten Siak.

Diskusi itu membahas terkait adanya Perbub nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Hijau. Topik ini diangkat tak terlepas dengan yang ditulis dalam visi-misi mengenai isu lingkungan dan kebencanaan serta reformasi birokrasi yang akan dijalankan calon kepala daerah.

Berdasarkan visi dan misi calon kepala daerah yang berkopentesi pada pilkada  dikabupaten siak sudah menggambarkan keberpihakan terhadap isu lingkungan dan kebencanaan serta isu reformasi birokrasi. Terlihat pada paslon nomor urut 01 yang marancang arah kebijakan pelestarian dan pengolaan lingkungan yang diakomodir kedalam arah kebijakan umum. Untuk paslon nomor urut 02 tertuang arah kebiajakan pengelolan dan pelestarian lingkungan hidup yang tergambarkan kedalam misi kesatu dan misi kelima terkait dengan isu reformasi birokrasi. Sedangkan untuk paslon nomor urut 03 lebih memfokuskan arah kebijakan kepada perbaikan reformasi dan birokrasi untuk isu lingkungan juga sudah menggambarkan kedalam misi kedua dan misi kelima.

Meski begitu, pihak penyelenggara Diskusi berpendapat bahwa dalam impementasi komitmen tersebut perlu terjemahan lebih mendalam sejauh mana misi dan visi tersebut berpihakan kepada pembangunan daerah terutama pada sektor lingkungan hidup dan sektor perbaikan reformasi birokrasi, jika dibandingkan dengan bentangan catatan kritis tersebut yang diutarakan diatas, perlu sekiranya ditajamkan kembali oleh para panelis untuk menggali sejauh mana komitmen calon kepala daerah dalam memperioritaskan kebijakan kedalam arah perencanan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021 – 2025 jika terpilih nantinya.

Selain itu juga bahwa perlu pengujian public terkait dengan komitmen nyata calon kepala daerah yang terdokumentasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diuraikan kedalam fakta integritas sehingga public bisa berkeyakinan bahwa para calon kepala daerah tersebut memang benar memfokuskan perencanaan program dan kegiatan untuk keberpihakan pelestarian lingkungan yang lestari serta berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Besta Yayasan Elang mengatakan, kebijakan Siak kabupaten hijau tersebut telah diaplikasikan sebagai dorongan dalam pembangunan daerah disektor pengelolaan dan pelesatarian lingkungan hidup yang memuat arah peta jalan kebijakan, berisikan indikator untuk menyelaraskan dengan pembangunan daerah berkelanjutan.

“Siapapun nantinya yang akan memimpin siak baik itu dari paslon no 1, no 2 ataupun no 3, harus mau berkomitmen terhadap isu lingkungan dan kebencanaan serta reformasi birokrasi” ujar T.Said Eka Sends.

Sementara menurut Dede Penabulu, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah adanya fakta integritas yang menjadi komitmen bersama kelak bagi siapapun yang hendak akan memimpin kedepan. red/rls

Sumber: https://porospro.com/news/detail/2712/sedagho-siak-dan-penabulu-bersama-lo-masingmasing-paslon-bahas-lingkungan-hidup-hingga-reformasi-birokrasi

Mappilu Pelalawan Siap Kolaborasi dengan Penabulu Foundation pada Pilbup Pelalawan

PELALAWANPOS.COM-Masyarakat Pemuda Pemantau Pemilu (Mappilu) Kabupaten Pelalawan bakalan kolaborasi dengan Penabulu Foundation setiap acara kegiatan yang akan diadakan Mappilu.

Penabulu Foundation merupakan lembaga organisasi pada aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan.

Selain aspek manajemen tersebut, Penabulu juga mulai mengembangkan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.

Namun kali ini kehadiran Penabulu Foundation ke Kabupaten Pelalawan untuk memberikan pemikiran tentang isu lingkungan yang selama ini menjadi masalah di Riau, khususnya di Negeri Seiya Sekata Kabupaten Pelalawan ini.

Hal ini mendapat respon positif dari Aliansi Mampilu yang saat ini fokus terhadap pemantauan Pilbub di Kabupaten Pelalawan. Dalam diskusi santai tim Mappilu, Tauhid Marifatullah S.IP dengan perwakilan Penabulu Foundation, Tedi, Selasa (20/10/2020) di cafe osam Pangkalan Kerinci Timur.

“Kita sambut baik kawan kawan dari Penabulu Foundation yang berkantor di Jakarta Selatan ini. Kita siap berkoordinasi dalam menyukseskan Pilkada Pelalawan dengan mencari pemimpin berkomitmen dalam menyelesaikan segala aspek permasalahan yang ada di Negeri Seiya Sekata,” kata Tauhid dalam bincang-bicang santai pada perwakilan Penabulu Foundation.

Sementara itu, Pewakilan Penabulu Foundation mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Mappilu yang terbuka menerima kehadiran Penabulu Foundation di Kabupaten Pelalawan.

“Kita siap kolaborasi dengan Mappilu dengan memberikan pemikiran untuk Kabupaten Pelalawan kedepan. Terlebih kita fokus terhadap masalah isu lingkungan, sesuai dengan visi dan misi Penabulu Foundation,” terangnya.

Dijelaskan Tedi, bahwa Penabulu Foundation hanya mengutus tim di lima Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk di Riau hanya Kabupaten Pelalawan dan Siak. Selebihnya di Kalimatan.

“Kita fokus terhadap Calon Bupati (Cabup) yang siap berkomitmen dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Kita harap Cabup siap melakukan penandatangan pakta integritas untuk selalu menjaga lingkungan kedepan,”pungkasnya.

Sumber: http://www.pelalawanpos.com/2020/10/mappilu-pelalawan-siap-kolaborasi.html

Sedagho Siak dan Penabulu Pinta KPU Memasukkan Isu Lingkungan dan Kebencanaan dalam Debat Kandidat

Porospro.com – Sedagho Siak dan Penabulu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak memasukkan isu lingkungan dan kebencanaan ke dalam materi debat calon kepala daerah.

Sedagho Siak dan Penabulu menyampaikan, hal ini penting karena salah satu inti dari pemilihan kepala daerah adalah menjawab persoalan di masyarakat, termasuk keberlangsungan hidup dan keselamatan lingkungan.

“Jika ditelusurin Kabupaten siak merupakan daerah yang menjadi agenda penting untuk dikawal karena tingginya eksploitasi hutan dan lahan yang terus terjadi dan kabupaten siak juga merupakan penyumbang karhutla di riau, serta merupakan zona konservasi yang harus dilindungan seperti TNTN Zamrud yang berlokasi di siak. Selain itu, kabupaten siak memiliki lahan gambut terbesar di pulau sumatera, lebih dari separuh atau 57% kawasan kabupaten siak merupakan lahan gambut yaitu mencapai areal seluas 479.485 ha, dari total seluruh kawasan gambut tersbut 21% lahan gambut dengan kedalaman 3-12 Meter. Dengan demikian, jika pembukaan lahan dan parit di areal gambut tidak dikelola dengan bijaksana akan semakin memperburuk kondisi gambut yang kemudian pada akhirnya menimbulkan kekeringan dan dapat menyebabkan kebakaran” ujar salah satu rekan Sedagho Siak dalam diskusi di Kantor KPU SIAK, Kamis (15/10/2020).

Sehingga timbul catatan bahwa, tingginya deforestasi dan degradasi terus melanda dan berdampak panjang menjadi penyebab buruknya tata kelola pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Selain pengaruh kebencanaan seperti asap yang timbul dimusim kemarau, banjir dimusim penghujan juga berujung pada masalah lain seperti kejahatan korupsi yang ditimbulkan dari praktek yang tak baik seperti suap perizinan alih fungsi lahan, konflik diwilayah tapak, antara masyarakat dengan korporasi yang diakibatkan dengan tata ruang wilayah yang belum jelas kedudukannya dan ekonomi masyarakat local yang tergangu akibat deforetasi yang belum berkesudahan.

Dengan demikian, perlu kiranya memasukan isu tersebut kedalam debat calon kepala daerah guna melihat sejauh mana calon kepala daerah memerhatikan hal tersebut. sehingga kedepan calon kepala daerah yang terpilih bisa marancang program dan kegiatan sesuai visi dan misi pada arah pembangunan daerah yang dapat  diselaraskan dengan sasaran pembangunan SDGs tentang pembangunan berkelanjutan.

Sumber: https://porospro.com/news/detail/2677/sedagho-siak-dan-penabulu-pinta-kpu-memasukkan-isu-lingkungan-dan-kebencanaan-dalam-debat-kandidat

KMKBH Ajak Kaum Milenial Sintang Peduli Isu Lingkungan

puluhan Kaum milenial Sintang berdiskusi tentang Isu Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari bersama Inisiator Kabupaten Sintang Lestari, Jarot Winarno

SINTANG | LINTASKAPUAS – Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau (KMKBH) menggelar sharing sesion ke – 3 tentang etika lingkungan dan penyelamatan lingkungan dari perspektif milenial.

Sharing sesion tersebut menghadirkan Inisiator Sintang Kabupaten Lestari, H. Jarot Winarno, M. Med, Ph berlangsung di Canopy Center Sintang, Sabtu(10/10/2020).

Koordinator KMKBH ireng maulana mengatakan acara sharing sesion -3 digelar dalam rangka untuk membangun kesadaran kolektif terhadap isu pengelolaan lingkungan dan SDA bagi Kaum milenial sebagai Generasi Penerus Bangsa.

“Pada sharing sesion ke 2 yang lalu kira telah di bahas isu lingkungan yang berkelanjutan serta pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari, “ucap Ireng.

Ia juga mengatakan bahwa dari hasil sharing bersama insiator Kabupaten Sintang lestari, Jarot Winar no telah banyak menyampaikan masukan dan saran kepada kaum milenial khususnya dalam usaha penyelamatan Lingkungan serta pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan.

“Dalam pemaparan beliau didepan para kaum Milenial Sintang bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama semua pihak demi masa depan generasi yang akan datang, ” jelasnya.

Jarot juga mengatakan, Lanjut Ireng, bahwa pemerintah daerah sudah menunjukan komitment terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dimana komitment ini dibuktikan dengan telah adanya Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari yang menjamin keperpihakan kepada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Selain itu diskusi dilanjutkan oleh AAN Jaka Kembara sebagai salah satu aktivis muda sintang berpendapat bahwa kerusakan lingkungan hari ini tak lepas daripada keputusan politik masa lalu, maka generasi sekarang harus peduli dan melek terhadap keputusan keputusan politik yang di ambil oleheksekutif dan legislatif di daerah. Untuk mengawal komitment yang membela kepentingan lingkungan dan sumber daya alam, maka di perlukan gerakan yang dapat mempengaruhi kebijakan pada isu pengelolaannya. sharing lintas kelompok seperti sangat penting untuk membangun kesadaran bersama sebagai upaya kampanye penyelamatan lingkungan dan membangun gerakan yang lebih kuat.

Sementara, Salah satu anggota diskusi dari Kelompok Pencinta Alam(KPA) Sintang, Hero masalah Isu lingkungan sebaiknya tidak hanya dibahas diatas meja saja. Namun harus ada gerakan nyata dilapangan demi masa depan lingkungan hijau kita.

“Paling tidak, masalah isu lingkungan ini harus bisa menjadi salah satu program prioritas masing – masing calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang akan ikut berkompetisi pada pilkada mendatang.

“Paling tidak masing-masing Calon mesti kita ajak diskusi duduk satu meja dan menawarkan komitmen bersama dalam bentuk Fakta integritas kepada 3 paslon pilkada sintang agar isu lingkungan dan pengelolaan SDA harus menjadi program unggulan mereka, “harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ian salah satu perwakilan pelajar mengatakan bahwa sebagai generasi milenial agar tidak apatis terhadap persoalan kerusakan lingkungan.

“Isu lingkungan ini tentu akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat oleh sebab itu kita mesti harus peduli terhadap kerusakan lingkungan saat ini apalagi banjir yang saat ini sering terjadi di sekitar rumah kita, “pungkasnya.

Diskusi Masalah Isu lingkungan tersebut akan berlangsung Kontinyu. Untuk seri diskusi ke 4 KMKBH berencana akan menggelar diskusi pada minggu ketiga di bulan Oktober 2020 tentang pengelolaan sumber daya alam lestari dan tanggap bencana daerah.

Sumber: http://www.lintaskapuas.com/kmkbh-ajak-kaum-milenial-sintang-peduli-isu-lingkungan/

SNI Kayu Manis 8891:2020 Menjadi Materi pada Workshop Peningkatan Jaminan Mutu Penanganan Rantai Pasok Kayu Manis

Pendampingan Pembuatan Standar Mutu Komoditas Kayu Manis Menuju Ekspor

11 CSO Ini Berkoalisi Mengawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau

Porospro.com – Sebelas Civil Society Organization (CSO) bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, Kamis (1/10/2020) di Hotel Batiqa Pekanbaru.

Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM,  jikalahari dan Aji Pekanbaru. Mereka merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi. Dia mengatakan bahwa jika dilakukan treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan pun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya.

“Makanya perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena Kabupaten Pelalawan dan Siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi perizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,” katanya, lewat keterangan tertulis kepada Riaupos.co.

Maka menurutnya, perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat calon kepala daerah untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar kepada tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan, yaitu pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kemudian kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.

Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kemudian danya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan.

Lalu kebijakan yang pro terhadap lencegahan pencemaran sungai, isu ketahanan pangan, mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan terakhir penanganan konflik sumber daya alam.

Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini ada tiga poin yang kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu, isu korupsi, isu perbaiakan layanan public, dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.

“Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama-sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan,” ungkapnya lagi.

Sumber: https://porospro.com/news/detail/2604/11-cso-ini-berkoalisi-mengawal-isu-lingkungan-di-pilkada-riau

Koalisi Berkelanjutan, Cara CSO Kawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau

Diskusi Koalisi Berkelanjutan di Hotel Batiqa Pekanbaru. Kamis (1/10/2020). [Dok. Koalisi Berkelanjutan] 

SuaraRiau.id – Dalam upaya merumuskan poin kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sebanyak 11 Civil Society Organization (CSO) membentuk sebuah koalisi yang bernama Koalisi Berkelanjutan.

Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, Jikalahari dan AJI Pekanbaru.

Acara yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau Triono Hadi ini diadakan di Hotel Batiqa Pekanbaru pada Kamis (1/10/2020).

“Jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak hanya berputar pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan tidak begitu spesifik penguatan programnya,” kata Koordinator Fitra Triono Hadi lewat siaran tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (2/10/2020).

Lanjut Triono, koalisi ini dibentuk untuk mengawal Pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena dua kabupaten tersebut merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi.

Tak hanya itu, persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan perusahaan dan korupsi perizinan juga masih ditemui.

“Transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,” lanjut Triono.

Sementara Deputi Walhi Riau Fandi mengungkapkan dengan kegiatan ini sekiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat Pilkada di Riau.

“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal,” ungkap Fandi.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.

“Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah. Pertama keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kedua adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan,” tambah Fandi.

Ketiga, lanjut Fandi, kebijakan yang mendukung pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.

Koalisi ini berharap dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan.

Koalisi juga seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses prapemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatori oleh Peneliti Fitra Riau Taufik, peneliti Senarai Suryadi serta dari wakil Scale Up Jois.

Sumber: https://riau.suara.com/read/2020/10/02/161746/koalisi-berkelanjutan-cara-cso-kawal-isu-lingkungan-di-pilkada-riau

CSO Mendorong Kebijakan Berkelanjutan

Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Pada tanggal, 01 Oktober 2020 bertempat di Hotel Batiqa Pekanbaru, 11 CSO bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, yaitu (Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, jikalahari dan Aji Pekanbaru) merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Triono Hadi “Koordinator Fitra Riau” beliau mengatakan bahwa “jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di kabupaten pelalawan dan kabupaten siak hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkunganpun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya. perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di kabupaten pelalawan dan siak, karena kabupaten pelalawan dan kabupaten siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi prizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,

“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang mensasar kepada tata Kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal,” Ungkap Fandi Deputi Walhi Riau.

Hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi. Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti: pertama Keberpihakan terhadap pencegahan KARHUTLA, kedua, Adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan, ketiga kebijakan yang pro terhadap Pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.

Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini. Ada tiga poin yang menjadi objek dorongan kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu : isu korupsi, isu perbaiakan layanan public,dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.

Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan. Koalisi ini seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses pra pemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatorin oleh Taufik Peneliti Fitra Riau, Suryadi penliti Senarai, serta Jois dari keterwakilan Scale Up **

Sumber: https://www.amirariau.com/cso-mendorong-kebijakan-berkelanjutan.html