11 CSO Ini Berkoalisi Mengawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau
Porospro.com – Sebelas Civil Society Organization (CSO) bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, Kamis (1/10/2020) di Hotel Batiqa Pekanbaru.
Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, jikalahari dan Aji Pekanbaru. Mereka merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi. Dia mengatakan bahwa jika dilakukan treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan pun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya.
“Makanya perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena Kabupaten Pelalawan dan Siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi perizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,” katanya, lewat keterangan tertulis kepada Riaupos.co.
Maka menurutnya, perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat calon kepala daerah untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar kepada tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan, yaitu pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kemudian kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.
Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kemudian danya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan.
Lalu kebijakan yang pro terhadap lencegahan pencemaran sungai, isu ketahanan pangan, mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan terakhir penanganan konflik sumber daya alam.
Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini ada tiga poin yang kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu, isu korupsi, isu perbaiakan layanan public, dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.
“Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama-sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan,” ungkapnya lagi.
Sumber: https://porospro.com/news/detail/2604/11-cso-ini-berkoalisi-mengawal-isu-lingkungan-di-pilkada-riau
Koalisi Berkelanjutan, Cara CSO Kawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau
Diskusi Koalisi Berkelanjutan di Hotel Batiqa Pekanbaru. Kamis (1/10/2020). [Dok. Koalisi Berkelanjutan]
Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, Jikalahari dan AJI Pekanbaru.
Acara yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau Triono Hadi ini diadakan di Hotel Batiqa Pekanbaru pada Kamis (1/10/2020).
“Jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak hanya berputar pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan tidak begitu spesifik penguatan programnya,” kata Koordinator Fitra Triono Hadi lewat siaran tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (2/10/2020).
Lanjut Triono, koalisi ini dibentuk untuk mengawal Pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena dua kabupaten tersebut merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi.
Tak hanya itu, persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan perusahaan dan korupsi perizinan juga masih ditemui.
“Transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,” lanjut Triono.
Sementara Deputi Walhi Riau Fandi mengungkapkan dengan kegiatan ini sekiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat Pilkada di Riau.
“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal,” ungkap Fandi.
Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.
“Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah. Pertama keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kedua adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan,” tambah Fandi.
Ketiga, lanjut Fandi, kebijakan yang mendukung pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.
Koalisi ini berharap dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan.
Koalisi juga seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses prapemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatori oleh Peneliti Fitra Riau Taufik, peneliti Senarai Suryadi serta dari wakil Scale Up Jois.
CSO Mendorong Kebijakan Berkelanjutan
Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Pada tanggal, 01 Oktober 2020 bertempat di Hotel Batiqa Pekanbaru, 11 CSO bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, yaitu (Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, jikalahari dan Aji Pekanbaru) merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Triono Hadi “Koordinator Fitra Riau” beliau mengatakan bahwa “jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di kabupaten pelalawan dan kabupaten siak hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkunganpun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya. perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di kabupaten pelalawan dan siak, karena kabupaten pelalawan dan kabupaten siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi prizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,
“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang mensasar kepada tata Kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal,” Ungkap Fandi Deputi Walhi Riau.
Hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi. Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti: pertama Keberpihakan terhadap pencegahan KARHUTLA, kedua, Adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan, ketiga kebijakan yang pro terhadap Pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.
Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini. Ada tiga poin yang menjadi objek dorongan kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu : isu korupsi, isu perbaiakan layanan public,dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.
Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan. Koalisi ini seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses pra pemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatorin oleh Taufik Peneliti Fitra Riau, Suryadi penliti Senarai, serta Jois dari keterwakilan Scale Up **
Sumber: https://www.amirariau.com/cso-mendorong-kebijakan-berkelanjutan.html
Berharap Isu Lingkungan & Mitigasi Bencana Masuk Materi Debat Visi-Misi Paslon Bupati pada Pilkada 2020
Koordinator Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau beraudiensi dengan Komisioner KPU provinsi Kalimantan Barat
LINTASKAPUAS | PONTIANAK Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau (KMKBH) yang tergabung dari beberapa komunitas dan NGO menggelar Audiensi bersama Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Kalimantan Barat.
Udiensi berlangsung di ruang Ketua Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat, senin(28/9/2020) kemarin.
Komunitas dan NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau (KMKBH) yakni Fordeb, Perkumpulan Berdikari, Yayasan Penabulu, Grup Diskusi Sintang, Forum Diskusi Putussibau, Swandiri Inisiatif Sintang, Kompass, Air, Iron Adventure, KPA Senentang, Forum Desa Lintas Timur, Canopy Indonesia, Forum Pro Demokrasi Daerah, Kelompok urbanisme warga.
Kordinator Kolektif KMHBH, Ireng Maulana mengatakan tujuan Audiensi bersama dengan KPU Provinsi Kalimantan barat untuk mengajukan permohonan kepada KPU agar masalah Isu pengelolaan SDA, Masalah lingkungan Hidup dan mitigasi Bencana dimasukkan dalam materi Debat Visi-Misi seluruh Pilkada yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat.
“Kita memohon kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat agar materi masalah isu Lingkungan hidup bisa dimasukkan dalam debat Kandidat nantinya, ” ucap Ireng.
Menurut Ireng, masalah, isu kerusakan lingkungan dan mitigasi Bencana jarang sekali menjadi perhatian penting serius oleh seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak. padahal kita berdampingan dengan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alamnya, “tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi faktual hari ini ketika masyarakat semakin akrab dengan bencana yang intens di lingkungan tempat mereka tinggal, dan salah satu variable penting atas peristiwa ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif.
Kami ingin calon kepala daerah memiliki visi misi tentang Pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dan dapat menerapkan ketika para calon terpilih demi kejahteraan ekonomi yang ramah lingkungan untuk daerahnya. “air, hutan, dan segala isi bumi akan di wariskan untuk generasi masa depan kita”. pungkasnya.
Penabulu Gelar Diskusi Angkat Isu Lingkungan
SINTANG-Minggu, 27 September 2020 Penabulu Foundation menggelar Diskusi dukungan media dalam penerapan konsepsi pemabangunan daerah yang berkelanjutan, kegiatan yang dilaksanakan Canopy Center Sintang tersebut selain dari pihak Penabulu juga diikuti sejumlah Media yang ada di Kabupaten Sintang.
Adapun hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut diantaranya Menilai isu pemeliharaan sumber daya alam dan tanggap bencana daerah terutama diwilayah Timur Kalimantan Barat, ini belum menjadi perhatian serius bagi petarung di Pilkada Tahun 2020.
Dikatakan Ireng Maulana selaku coordinator Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau mengatakan, jadi kita menganggap isu ini menjadi penting untuk dibahas,pasalnya semangkin kedepan isu tersebut yakni isu-isu pengelolaan sumber daya alam yang lestari ini menjadi konsentarsi semua orang dan kita juga melihat trend keakraban masyarakat kita tentang bencana ini sangat dekat dengan Sumber Daya Alam yang eksploitatif, paling tidak peserta Pemilukada Tahun 2020 ini memiliki kesadaran atau konsep atau gagasan supaya pengelolaan sumber daya alam terutama Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu bisa memperhatikan kaidah-kaidah tentah lingkungan,harapnya.
Dikatakannya, dari visi-misi Kandidat sampai saat ini belum ada yang menomor satukan, atau dominan dalam gagasannya guna pengelolaan Sumber Daya Alam yang lestari dan mitigasi terhadap bencana. Hari ini memang mereka hanya janji-janji tradisonal misalnya soal infrastruktur, pendidikan soal kesehatan sehingga isu tentang lingkungan dan sumber daya alam ini hanya menjadi Second Komitmen, bukan menjadi prioritas dari pasangan calon,lugasnya.
Ditambahkannya, Kita belum tau kenapa mereka belum ada yang mengangkat isu tersebut, apakah tidak menguasai materi tentang pengelolaan sumber daya alam atau memang enggan untuk membicarakan isu-isu ini, pasalnya mungkin takut kehilangan basis-basis suara,ujarnya.
Kita berharap setelah diskusi besar ini, kita berharap bisa ditangkap oleh Pasangan Calon, dan kita ingin mendengar keseriusan mereka membahas isu ini, dan kita berharap Pasangan Calon bisa berama kita bahas hal ini, dan kita bisa siapkan semacam diskusi publik yang akan membahas bagaimana persepsi mereka dalam mengelola sumber daya alam dan mitigasi bencana kedepan, supaya masyarakat bisa melihat, mendengar serta bisa menilai pasangan calon mana yang memiliki gagasan yang solid soal pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan mitigasi Hujan,bebernya.(Ms7)
Sumber : https://www.wartajurnalis.com/penabulu-gelar-diskusi-angkat-isu-lingkungan/
Penabulu Fasilitasi Jurnalis Sintang Bedah Visi – Misi 3 Paslon Bupati Sintang
LINTASKAPUAS | SINTANG, Puluhan Awak Jurnalis Sintang menggelar diskusi terkait dengan Visi- Misi 3 Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Sintang yang difasilitasi oleh Lembaga Penabulu Foundation
Diskusi bedah Visi – Misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Sintang 2020 lintas media tersebut berlangsung di Canopy Center Sintang, minggu(27/9/2020)
Dalam diskusi tersebut mengambil tema “Menakar Keberpihakan kandidat pilkada Sintang 2020 pada isu pengelolaan SDA dan tanggap bencana dari perspektif media”
semua jurnalis memiliki kesempatan mengeluarkan pendapat, ide dan pemikirannya masing – masing sesuai dengan tema diskusi dipandu langsung oleh Ketua Ikatan Jurnalis Sintang.
Koordinator Koalisi Masyarakat Kalimantan Barat Hijau Selaku Panitia Pelaksana Diskusi, Ireng Maulana mengatakan diskusi terkait dengan isu masalah lingkungan mesti harus diangkat kepermukaan karena isu-isu pengelolaan sumber daya alam yang lestari ini menjadi konsentarsi semua orang.
“Kita juga melihat trend keakraban masyarakat kita tentang bencana saat ini sangat dekat dengan Sumber Daya Alam yang eksploitatif, paling tidak peserta Pemilukada Tahun 2020 ini memiliki kesadaran atau konsep atau gagasan supaya pengelolaan sumber daya alam terutama Kabupaten Sintang bisa memperhatikan kaidah-kaidah tentah lingkungan hidup.
“Kita membuat diskusi ini mengingat belum ada satu calon Kandidat dari 3 Pasangan Calon yang menempatkan masalah Isu lingkungan Hidup dan SDA sebagai program Prioritas mereka yang mesti diperjuangkan.
Oleh sebab itu, lanjut Ireng, kita mengajak seluruh media Agar peduli dengan Isu masalah lingkungan ini, demi keberlangsungan hidup dan Generasi penerus kita kedepannya.
Ia berharap dari hasil diskusi tersebut bisa memunculkan sebuah gebrakan baru yang nantinya bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon Bupati.
Saat diskusi berlangsung, Salah Satu Jurnalis Senior, Budi Anto, mengatakan bahwa dari Visi-Misi yang dimiliki ketiga calon semua isinya semua Normatif “Kalau kita melihat, Visi-Misi mereka ini semuanya Normatif, hanya berkutat pada masalah Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian. sama seperti visi – misi Calon Kandidat Bupati pada tahun-tahun sebelumnya, dan itu tidak akan pernah terselesaikan, “ucap Budi.
Mantan Pimpinan Redaksi Kapuas Post ini menilai isu pengelolaan sumber daya Alam dan lingkungan Hidup tidak masuk dalam program Prioritas masing-masing calon Kandidat karena isu tersebut berkaitan dengan Kepentingan.
“Masalah Isu Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup merupakan isu yang kurang Seksi dan tidak akan bisa meraup keuntungan khususnya suara, makanya isu ini hanya dijadikan sebagai pelengkap, ” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ustahori, ia menilai isu pengelolaan Sumber daya Alam dan lingkungan kurang diminati oleh masing-masing Kandidat.
“Meskipun isu masalah Pengelolaan SDA dan Lingkungan ini sebenarnya sangat penting dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius mengingat kondisi alam kita saat ini sudah rusak parah dengan banyaknya masuk Investasi tanpa pengawasan dari instansi terkait, tapi mereka tidak akan menjadikannya sebagai program prioritas karena masalah ini tidak bisa memberikan keuntungan bagi mereka, bisa saja malah sebaliknya, mereka kehilangan basis Suara, maka Perspektif inilah yang mesti diubah, “ucapnya.
Sementara, Rozali, jurnalis Sidik Kasus menyampaikan bahwa Isu lingkungan hidup saat ini seharusnya sudah menjadi perhatian serius oleh seluruh pemangku kebijakan khusunya pengawasan terhadap Koorporasi yang berinvestasi di Kabupaten Sintang.
“Dulu Banjir terjadi merupakan sebuah berkah bagi masyarakat dan waktunya pasti bisa dideteksi kapan datang. tapi sekarang dan marathonnya investasi masuk ke Kabupaten Sintang dizaman pemerintahan Sebelumnya membuat banjir sekarang sebagai bencana, hal tersebut karena hutan kita sudah dirambah dan di rusak, itu lah sebabnya pemangku kebijakan dituntut aktif jangan hanya makam gaji buta, “pungkanya.
Dari Hasil Diskusi perdana, para awak media mengusulkan agar Forum Diskusi Lintas media tersebut bisa berlanjut secara kontinyu dan bisa dituntaskan dengan mengelar Forum Group Discussion(FGD) dengan menghadirkan ketiga Calon Kandidat.
RISET AKSI TERKINI
Petani di Indonesia adalah small-land holder, dengan kualitas budidaya dan kapasitas penanganan paska panen terbatas, tidak terorganisir dalam menghadapi pasar yang makin menuntut. DAKOTA dirancang sebagai instrumen pasar yang mencatat keterlacakan dan menjadi alat penilaian Internal Control System (ICS) kolektif bagi implementasi GAP dan GHP dalam skala kelompok-kelompok kecil.
