Archive for category: Liputan

Mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan merupakan tujuan pendidikan adalah pernyataan visioner dari Tan Malaka. Oleh karena itu proses belajar dalam pendidikan tinggi mengarah untuk mewujudkan 3 aras tersebut melalui pengembangan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat.  Proses inilah yang melatarbelakangi dimulainya sinergi kerjasama Yayasan Penabulu dengan Universitas Presiden Bekasi untuk bersama mengembangkan mata kuliah “Organisasi Masyarakat Sipil” di jurusan Hubungan Internasional (HI).  Mata kuliah ini dianggap mampu membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan memberikan pengetahuan serta ketrampilan bagaimana sebuah Organisasi Masyarakat Sipil/OMS mengelola lembaganya sehingga mampu mengambil peran strategis sebagai aktor non negara di tingkat nasional maupun internasional.

Proses pengajaran  dilakukan secara daring, berlangsung pada bulan November-Desember 2021 untuk 43 orang mahasiswa melalui tiga (3) workshop oleh tim Penabulu. Adapun  materi utama workshop yakni 1) Peran OMS dalam Pembangunan di Indonesia, 2) Strategi OMS di Tingkat Internasional, 3) Manajemen Pengelolaan Proyek dan ditutup dengan paparan concept note sebagai bentuk penugasan bagi mahasiswa yang dibagi dalam 7 kelompok bersama 2 tim pemberi input dari Penabulu. Ketiga materi tersebut bertujuan untuk menjelaskan secara singkat bahwa OMS merupakan institusi non pemerintah yang berperan kuat dan independen sebagai penyeimbang negara (balancing force) dari kecenderungan intervensi negara. Pada saat yang sama, OMS juga menjadi kekuatan kritis reflektif (reflective force) dan peran-peran advokatif di tingkat nasional maupun internasional untuk mengurangi derajat konflik akibat dampak  kebijakan di tingkat global. Sedangkan penugasan dalam bentuk concept note bertujuan untuk mempertemukan kekuatan logika, analisis atas data dan keruntutan berpikir dari para mahasiswa.

Selain itu, pengajaran ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa dalam perjalanannya, OMS mengalami pergeseran peran dengan mengedepankan kerja-kerja kolaboratif dengan multistakeholder melalui program-program kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi agar dampak bisa semakin luas dan strategis. Juga dimunculkan peran-peran advokatif dan intermediary OMS di tingkat internasional sebagai bentuk keberpihakan atas permasalahan internasional seperti perubahan iklim dan pemanasan global, kasus pekerja migran, kasus pelanggaran HAM internasional, dll.

Proses kuliah yang diselenggarakan secara daring, tetap dilaksanakan secara interaktif, dengan metode penugasan, paparan materi tentang OMS, tanya jawab dan diskusi melalui break out room maupun paparan penugasan di depan tim pemberi input dari Penabulu. Semoga proses pengajaran tentang OMS ini menjadi salah satu sarana memperkuat peran mahasiswa sebagai embrio agen perubahan di tingkat nasional dan global.

Jakarta (23/03/2020) – Indonesia merupakan salah satu negara pemasok rempah dunia. Negara tujuan perdagangan rempah dari Indonesia tersebar di negara-negara Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Bahkan, untuk merespon tingginya permintaan rempah dari pasar global, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan gerakan tiga kali ekspor (Gratieks) bagi produk pertanian Indonesia, termasuk beberapa jenis tanaman rempah. Gratieks ini turut juga mendorong peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, dan peningkatan daya saing di tiap rantai pasoknya. Perhatian dan penanganan serius terhadap rantai pasok rempah harus dilakukan oleh banyak pihak, terutama masih adanya notifikasi jamur dalam produk rempah yang berakibat penolakan dan pengembalian dari negara tujuan. Penolakan dan pengembalian rempah Indonesia berkaitan erat dengan ketertelusuran penanganan pasca-panen.

Civic Engagement Alliance (CEA) senantiasa mendorongkan adanya keterkaitan antar pihak (multi stakeholder) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani (smallholder) rempah di Indonesia. Melalui kerja bersama yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar petani, khususnya petani dan pedagang kecil rempah memiliki akses pasar. Terbukanya pasar rempah di pasar global, serta ditambah Gratieks, dapat menjadi angin segar bagi sektor pertanian Indonesia, tentu dengan syarat produk yang diperdagangkan ke luar Indonesia dapat terlacak asal usul budidaya dan penanganan pasca panen.

Hingga saat ini, produk rempah Indonesia tingkat kualitasnya ditentukan oleh eksportir untuk memenuhi syarat dari pembeli di negara tujuan. Eksportir menjadi penentu nasib petani dan pedagang kecil. Sedangkan pemerintah (di tingkat daerah maupun nasional) belum memiliki alat untuk mengawasi dan merekam jejak produk rempah Indonesia. Dalam kesempatan diskusi dan audiensi bersama Dewan Rempah Indonesia (DRI), pelaku usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Balai Karantina menyepakati perlunya regulasi penanganan rantai pasok rempah untuk melindungi keaslian rempah Indonesia.

“Selama ini sebenarnya sudah ada beberapa panduan teknis mengenai budidaya, pasca-panen, ekspor produk pertanian, namun tidak terintegrasi. Melalui engagement antar pihak yang diinisiasi Penabulu dan ICCO, diharapkan dapat menghasilkan panduan teknis penanganan rantai pasok rempah yang terintegrasi sejak dari petani hingga eksportir. Dalam panduan ini harus jelas mekanisme pengawasan implementasinya,” jelas Ita Munardini, Kepala Sub Direktorat Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Penyusunan Standar Penanganan Rantai Pasok Pala dan Lada pada 3 Desember 2019 di Komplek Kementerian Pertanian.

Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaganan Rantai Pasok untuk Komoditas Pala dan Lada, dilakukan dengan melibatkan dua perusahaan ekspor yaitu PT Alamsari Interbuana dan PT Cinquer Agro Nusantara (CAN) yang secara praktis memahami kebutuhan pasar global dan mendapat supply bahan baku dari kelompok tani yang secara langsung menjadi penyedia bahan baku bagi kedua perusahaan tersebut. Penyusunan SOP dilakukan tidak saja berbasis literasi, namun uji lapangan dilakukan untuk melihat kesiapan petani dan pelaku usaha menerapkan SOP, serta kapasitas jajaran Sub Direktorat Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha dan Balai Karantina Kementerian Pertanian dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi SOP ini.

SOP Penanganan Rantai Pasok untuk Komoditas Pala dan Lada akan dilengkapi dengan platform Data Komoditas Terpadu (DAKOTA) sebagai alat untuk memastikan penerapan SOP di tingkat petani, pedagang kecil, dan eksportir, serta melacak sumber bahan baku maupun kota atau negara tujuan komoditas rempah diperdagangkan. Di era digital seperti saat ini, data ketertelusuran merupakan nilai lebih dalam perdagangan, khususnya komoditas pertanian dan perkebunan.

Caecilia Afra Widyastuti, Spice Lobbyist Specialist, menyebutkan jika SOP Penanganan Rantai Pasok Komoditas dengan DAKOTA adalah dua alat yang tidak dapat dipisahkan untuk menjamin kualitas rempah. “Menggunakan DAKOTA, kita dapat menelusuri bagaimana perlakuan petani dan pedagang pada pala dan lada milik mereka. Selain itu, petani dan pedagang juga dapat melacak kemana pala atau lada dijual mereka oleh eksportir. Jadi bukan tidak mungkin pembeli dari negara tertentu dapat langsung meminta kepada eksportir untuk mendatangkan rempah dari petani di suatu tempat, karena ada jaminan penanganannya. Ini yang disebut dengan keterbukaan akses pasar,” tegasnya dalam Workshop Pencermatan Draft SOP Penanganan Rantai Pasok pada 23 Januari 2020.

Sejak tahun 2018, Penabulu menjadi salah satu implementor CEA di Indonesia dengan berfokus pada Pathway 3 yaitu menguatkan smallholder rempah dalam penyelenggaraan bisnis atau perdagangan yang berperspektif hak asasi manusia. Isu ini memiliki tantangan tersendiri, mengingat konteks hak asasi manusia tidak terlalu diperhatikan dalam pembangunan sektor pertanian yang masih tradisional. Dalam pertanian dan perdagangan rempah, sebagian besar petani menjalankan tradisi budidaya turun temurun, mengingat juga usia tanaman rempah biasanya berumur panjang. Menyadarkan petani mengenai keselamatan kerja di area perkebunan rempah bukan suatu hal yang mudah, karena mereka beranggapan yang dilakukan adalah hal yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Demikian halnya dengan fungsi pengawasan dalam budidaya dan alur perdagangan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tidak cukup optimal. Pemerintah tidak optimal melakukan fasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan bisnis rempah di Indonesia.

Kesadaran pemerintah baru tersentak ketika Syahrul Yasin Limpo diangkat sebagai Menteri Pertanian dan menerapkan target peningkatan ekspor dalam waktu lima tahun. Gratieks diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk ekonomi nasional dan kesejahteraan petani (rempah) dalam lima tahun ke depan. Sub Direktorat Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha yang semula resisten dengan ajakan Penabulu untuk menjadi bagian dari upaya penguatan petani rempah dan penyelenggaraan perdagangan rempah yang berperspektif hak asasi manusia, menjadi lebih responsif. Bahkan SOP Penanganan Rantai Pasok Komoditas Pala dan Lada menjadi target output dari Sub Direktorat Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun anggaran 2020. (NP)

Cinnamon is one of the original spices of Indonesia that have charm in the global market because most of the world’s cinnamon needs are supplied from Indonesia, especially Kerinci. Cinnamon from Kerinci is popular because of its high volatile content. Kerinci Regency which is located 3,805 meters above sea level is an agricultural and forestry producing region. Fertile soil is a gift from the high sulfur content of Mount Kerinci, the highest volcano in Indonesia. No wonder if coffee and cinnamon abound in Kerinci.

Cinnamon, is a product of non-timber forest products (NTFP) which is administratively under the auspices of the Ministry of Forestry policy. Based on Regulation of the Environment and Forestry Minister (Permen LHK) No. P38 year 2016 that concerning Social Forestry enables cinnamon farmers to be part of a sustainable forest management system conducted by the community to improve their welfare, environmental balance, and social dynamics. In Kerinci Regency, the social forestry permit is under the responsibility of the Production Forest Management Unit (KPHP).

The KPHP encourages farmer groups that have a social forestry permit to have a work plan and a marketing plan for NTFP products. However, it was recognized by the Head of the KPHP of Kerinci, Neneng Susanti, that they unit was unable to assist farmers and monitor the results of cinnamon production.

“KPHP lacks resources that can oversee the implementation of social forestry. Meanwhile, there is only one farmer group in Masgo Village, Gunung Raya Sub-district, which we intensively assist. There are 20 farmers in the village (Masgo) who also produce cinnamon,” said Neneng.

As one of the spice products, cinnamon deserves special attention, given the enormous needs of the world for this plant. When Penabulu tracking the cinnamon trade value chain in Kerinci Regency, it was found that there were no standard production standards until post-harvest handling that became a reference for smallholders (farmers and small traders). The most common cause is the lack of safety awareness in harvesting cinnamon.

Abduhrahman, one of the traders in Kerinci Regency said, “Farmers or workers use tools that are not suitable for their purpose and neglect K3S. For example, they use a kitchen knife to separate the bark from the stem. Many workers suffered injuries and blood seeped on cinnamon. As a result, it affects the quality defects. ”

In the multi-stakeholder discussion and lobbying conducted by the Penabulu in Kerinci Regency, both the smallholders and the KPHP were very open with plans to initiate the development of a data system that could be integrated with the social forestry program. If there is a data system that will be able to track the traceability of cinnamon products, production standards from cultivation, harvesting, to post-harvest will be urgently needed by farmers and small traders so that the quality of cinnamon from Kerinci. And also, researchers from the Sebelas Maret University Surakarta (UNS) and Ghent University Belgium stated their willingness to support the preparation of standard operating procedures (SOP) for production and post-harvest for cinnamon smallholders in Kerinci. All parties agreed to have the same mission to improve and strengthen the bargaining position of smallholder of the cinnamon value chain, which in Europe is known as “Koerintji Cinnamon”. (NP)

Komoditas Udang dan Kopi

Surabaya, (22/11/2019). Hubungan tiga pihak antara Pemerintah – Sektor Swasta – Masyarakat dapat mempertemukan kebutuhan dan kemampuan antar pihak, serta menemukan ruang-ruang kosong yang dapat diisi secara kolaboratif. Melalui program “Mobilizing Involvement and Investment of The Private Sector in Inclusive Food System to Support Implementing SDGs in Indonesia” Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Penabulu Foundation melakukan kajian mengenai potensi peran sektor swasta secara inklusif dalam mobilisasi investasi untuk pengembangan sistem pangan. Kajian ini dilakukan pada rantai pangan dalam komoditas terpilih, khususnya komoditas yang difokuskan dalam program ini, yaitu kedelai, udang, manggis, kambing dan domba. Konstelasi sistem pangan tersebut berupa karakteristik rantai nilai dan peta sistem pangan; isu-isu dalam sistem pangan (hambatan dan tantangan); peluang Public and Private Partnership; lingkungan investasi komoditas; dan peluang investasi beserta dampaknya.

Setelah workshop pertama yang diadakan di Bandung, workshop kedua di adakan di Surabaya untuk mengkofirmasi informasi dan data yang telah dihimpun oleh tim peneliti pada komoditas Udang dan Kopi. Partisipan yang hadir juga dari berbagai stakeholder yakni pemerintah, UPT, peneliti, asosiasi eksportir, petambak, dan petani. Workshop diawali dengan pemaparan tiga narasumber utama yaitu Sigit Ismaryanto (Board of Indonesia Sustainable Coffee Cooperation (ISCC)), Muhammad Zainul Abidin (PT. Central Proteina Prima), dan Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc (Pusat Studi Pesisir dan Kelautan, Universitas Brawijaya).

Proses dialog dibagi menjadi dua bagian yakni tanya jawab dan FGD. Tanya jawab ditujukan agar partisipan mendapatkan ruang untuk mengkorfirmasi informasi, menanggapi pemaparan pemari serta menyampaikan pendapatnya sendiri sebagai pelaku dalam aktivitas di komoditas terkait. Sedangkan FGD bertujuan untuk menggali informasi tambahan mengenai permasalahan, peluang investasi, target SDGs 2 (Zero Hunger) pada lingkup produksi pangan, panen, pasca panen, dan pengolahan, askses pasar, dan permintaan konsumen.

Investasi sangat penting untuk menghapus kemiskinan serta mewujudkan pemenuhan pangan bagi setiap individu di suatu negara. Indonesia sebagai negara yang subur dan memiliki kekayaan hayati memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai visi kemandirian pangan. Melalui workshop ini semakin menegaskan tentang kebutuhan investasi dari hulu ke hilir dalam rantai nilai komoditas udang dan kopi.

Harapan besar ada pada udang untuk menggantikan protein selain daripada ayam. Hal tersebut dilandaskan pada perkembangan pasar udang yang semakin terjangkau hingga kalangan menengah ke bawah. Selain itu, komoditas kopi juga merupakan komoditas unggulan Indonesia karena produksi dan tingkat ekspor per tahun 2018 sekalipun tidak cukup signifikan. Yang menarik juga adalah konsumsi kopi masyarakat Indonesia meningkat sehingga ini menjadi peluang bagi pebisnis pemula dalam negeri.

Komoditas Kambing dan Domba, Kedelai, dan Manggis

Bandung, (29/10/2019). Indonesia Business Council for Sustainable Developemnt (IBCSD) melalui program “Mobilizing Involvement and Investment of The Private Sector in Inclusive Food System to Support Implementing SDGs in Indonesia” menggandeng Penabulu Foundationan melakukan kajian mengenai potensi peran sektor swasta secara inklusif dalam mobilisasi investasi untuk pengembangan sistem pangan. Kajian ini dilakukan pada rantai pangan dalam komoditas terpilih, khususnya komoditas yang difokuskan dalam program ini, yaitu kedelai, udang, manggis, kambing dan domba, serta udang. Konstelasi sistem pangan tersebut berupa karakteristik rantai nilai dan peta sistem pangan; isu-isu dalam sistem pangan (hambatan dan tantangan); peluang Public and Private Partnership ; lingkungan investasi komoditas; dan peluang investasi beserta dampaknya.

Kajian bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri, kompleksnya permasalahan pangan yang dihadapi, dan besarnya tantangan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pangan nasional bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu kebijakan pangan nasional yang terintegrasi dengan kebijakan sektoral terkait. Kajian ini dilakukan di Jawa Timur untuk komoditas Udang dan Kopi, serta Jawa Barat untuk komoditas Kambing dan Domba, Kedelai, dan Manggis.

Workshop “Mobilisasi Partisipasi dan Investasi Sektor Swasta untuk Sistem Pangan Inklusif di Indonesia” merupakan bagian dari proses kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Penabulu Foundation. Workshop ini melibatkan stakeholder yang berhubungan dengan komoditas Kambing dan Domba, Manggis, serta Kedelai yaitu petani, pemerintah, tengkulak, eksportir dan pelaku bisnis lainnya di komoditas tersebut serta empat Narasumber yang bersentuhan langsung dengan isu pangan yaitu Dr. Ronnie Susman Natawidjaja (Direktur Ousat Studi Pangan Berkelanjutan, Universitas Padjajaran), Adis Budiana (Ketua Kelompok Tani Manggis “Warga Mukti”, Wanayasa), Ir. H. Yudi Guntara (Ketua Himpunan Peternak Kambing dan Domba Indonesia), dan Dita Fitriani, S.P (Marketing Researcher PPT Ewindo).

Workshop bertujuan untuk memaparkan hasil riset serta mengkonfirmasi apakah data riset telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, selain itu juga untuk mengklarifikasi dan mempersilahkan peserta workshop mengolah hasil riset sementara jika data tidak sesuai dengan kenyataan.

Proses dialog berlangsung cukup efisien dengan partisipan yang tepat serta isu yang sudah terarah. Selain menyampaikan argumen, partisipan workshop mengharapkan lebih banyak forum-forum dialog yang melibatkan seluruh stakeholder terutama petani.

“Petani butuh akses pasar yang luas serta akses informasi terhadap perkembangan harga komoditas baik secara nasional dan juga internasional”, jelas pad Adis mewakili petani yang hadir.

Hasil workshop menegaskan perlunya membangun sistem pangan yang inklusif, dimana aktor kunci sistem pangan adalah pemerintah, masyarakat petani dan sektor swasta (skala industri besar dan industri kecil menengah) bekerjasama dan membangun pola kerjasama terintegrasi dalam upaya pencapaian ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, sehingga bisa berjalan lebih efisien dan efektif disertai adanya jaminan atas ketersediaan pasokan komoditas pangan yang beragam di pasar, dengan harganya yang terjangkau serta mempunyai kualitas gizi yang baik untuk di konsumsi oleh masyarakat.