Archive for category: Liputan

Memulai Lobi Dan Advokasi Sejak Dari Desa

Bogor (04/07/2019) – Pembangunan desa yang ideal sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah berdampak pada menguatnya kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya desa, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya ekonomi. Adanya asas rekognisi dan subsidiaritas, maka Desa memiliki kewenangan membangun kemandirian dalam kerangka “Desa Membangun” yang bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karenanya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi sangat penting bagi Desa untuk melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam upaya memastikan ekosistem di sekitarnya agar terus lestari dan untuk memastikan kemandirian masyarakat dan kelembagaan di desa, masyarakat dan pemerintahan desa membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah, menjadi potensi alam yang dapat dikelola Desa sekaligus dapat dimanfaatkan oleh korporasi/pihak swasta dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sensitivitas investasi korporasi swasta dalam kaitannya dengan analisis risiko terlanggarnya hak-hak warganegara harus dipahami dan dikuasai oleh masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk menguatkan lobi dan advokasi yang dilakukan mitra CEA, maka implementasi di tahun 2019 ini pun dimulai dengan memperhatikan aktivitas perdagangan dan korporasi sejak dari hulu yang berada di perdesaan. Agar mitra CEA paham tentang tahapan pembangunan desa serta peluang lobi dan advokasi melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa, Penabulu mengadakan Lokakarya “Desa, Korporasi, dan Uji Tuntas HAM” di Gadog, Bogor pada 1-2 Juli 2019. Lokakarya ini diikuti oleh mitra CEA dan RESBOUND, dua program yang bersentuhan dengan isu penghormatan HAM dalam penyelenggaraan bisnis. Lokakarya ini difasilitasi oleh Budi Susilo, Stephanus Mulyadi, dan Sri Purwani.

Budi Susilo, memantik forum dengan sebuah pertanyaan kritis, “Bisakah Pemerintah Desa melanggar HAM? Bisa sekali. Terkadang Pemerintah Desa tidak sadar tentang hak komunal, adat, dan budaya.”

Desa memegang peran penting dengan sejarah yang panjang itu dan masa-masa desa tidak diperhatikan, dan yang terpenting itu adalah RPJMDes dan tim penyusun. Dalam melakukan analisis dalam pembuatan RPJMDes itu tidak mudah. Soal partisipasi itu sangat penting dan yang menjadi penting BPD, mereka merukan usulan dari masyarakat. Pelibatan korporasi dalam pembangunan desa biasanya dilakukan oleh CSR. Hal inilah yang memungkinkan perusahaan duduk bersama Pemerintah Desa untuk melakukan kajian RPJMDes.

Selama dua hari, fasilitator dan peserta berdiskusi mengenai strategi lobi ke Pemerintah Desa. Seringkali kasus-kasus yang ditemukan di lapangan adalah perusahaan melakukan kegiatan karitatif atau pemberdayaan kepada kelompok-kelompok di desa namun Pemerintah Desa tidak tahu. Hal ini termasuk dorongan agar mitra CEA yang sedang mengembangkan program dengan locus di desa turut menyelaraskan dengan RPJMDes di desa yang bersangkutan. Melalui sinergi program, diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi dalam pembangunan desa.*(NP)

 

Program Green life style yang berjalan sejak awal hingga akhir 2018 telah berhasil menyusun Rencana Aksi Kolaborasi Sektor Bisnis bagi Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan. Rencana aksi ini disusun melalui rangkaian FGD dan stakeholder dialogue. Pada 31 Januari 2019, di Mercantile Club Jakarta, diselenggarakan High Level Meeting untuk menyepakati Rencana Aksi Kolaborasi.

Dalam kegiatan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan dukungan penuh atas insiatif dari sektor bisnis untuk mewujudkan SDGs ke-12. Bappenas melalui Arifin Rudiyanto, Deputi Menteri untuk Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,  menyatakan bahwa produksi dan konsumsi berkelanjutan harus didukung oleh semua pihak. Bappenas membangun strategi untuk mengarusutamakan produksi dan konsumsi (sustainable consumption and production/SCP) berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan nasional dan di daerah, memperkuat kemitraan—terutama bisnis—untuk menerapkan produksi yang lebih bersih, dan mempromosikan Internalisasi Pendekatan Ekonomi Sirkuler.

Rencana Aksi Kolaborasi dirumuskan dengan mengumpulkan praktik baik yang sudah dilakukan serta usulan dari para stakeholder untuk terwujudnya SCP di Indonesia. Secara umum, Rencana Aksi memberikan rumusan tentang cara pandang perusahaan dalam SCP yang mencakup dua hal; Pertama, Bisnis melihat ke hulu yang menghasilkan perspektif terkait Perolehan bahan baku berkelanjutan (sustainable sourcing). Kedua Bisnis melihat ke hilir yang menghasilkan upaya bisnis untuk menciptakan pasar baru.

Dari dua perspektif tersebut muncul empat rumusan strategi yaitu;

1). Promosi penggunaanbahan baku berkelanjutan,

2). Peningkatan kapasitas produksi berkelanjutan,

3). Edukasi dankampanye penggunaan produk berkelanjutan,

4). Advokasi kebijakan dan perbaikan standar.

Hasil dari high level meeting ini adalah adanya 13 perusahaan yang menyatakan komitmennya untuk melaksanakan SCP di internal perusahaan dan komitmen untuk menjalankan Rencana Aksi Kolaborasi. Ketiga belas perusahaan tersebut adalah: Ancol, APP Sinarmas, Cargill, Hero, L’Oreal, Mondelez, Nutrifood, Pireli (PT Evoluzione Tyres), PT ERM Indonesia, PT Kirana Megantara, RAPP, Sintesa Group, TetraPak. Pernyataan komitmen dilakukan secara simbolis dengan disaksikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

 

Menguatkan Metode Memonitor Dampak melalui Cerita Perubahan

 

Jakarta (20/12/18) – Implementasi CEA di Indonesia telah dapat mempertemukan berbagai pihak (pemerintah, perusahaan, buruh, pedagang kecil, petani) untuk menguji berjalannya bisnis yang berperspektif HAM di Indonesia. Secara umum, implementasi CEA 2017-2018 dapat mensinergikan kepentingan para stakeholder melalui lobi dan advokasi kepada para stakeholder dan penerima manfaat. Dalam dua tahun masa program, lembaga mitra CEA menemukan banyak hal perubahan yang berkaitan dengan implementasi bisnis berperspektif HAM. Namun, laporan program dari lembaga mitra CEA sementara ini baru dapat dinikmati oleh sesama lembaga mitra, belum layak untuk dikonsumsi publik. Hampir sebagian laporan program minim dengan kesaksian aktor dan dinamika perubahan yang ada di lapangan. Ada kebutuhan dari lembaga mitra CEA untuk dapat menyajikan laporan dalam bentuk cerita dari sudut pandang subjek program (penerima manfaat).

Untuk merespon kebutuhan tersebut, ICCO bersama Penabulu memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Penulisan “Story of Change” bagi mitra CEA Indonesia. Harapannya, cerita perubahan pada program CEA yang terdokumentasi akan menjadi pembelajaran program yang dapat didiseminasikan kepada publik melalui berbagai bentuk media, bahwa implementasi bisnis yang berperspektif HAM dapat dilakukan di Indonesia selama ada sinergi dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, maupun petani kecil.

Memahami Cerita Perubahan, merupakan salah satu metode untuk memonitoring dan mengevaluasi dampak dari program yang sudah dilakukan. Cerita Perubahan menangkap kisah-kisah nyata tentang perubahan-perubahan yang dialami dan memotret dinamika pengetahuan dari penerima manfaat program, menempatkan penerima manfaat sebagai bagian penting dalam implementasi program, serta memotret sinergi implementor program dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini merupakan cara yang menarik untuk melibatkan pemangku kepentingan dan audiens eksternal untuk memahami kemajuan/perubahan yang terjadi melalui sebuah cerita, dengan mengedepankan perspektif dan pengalaman pihak-pihak yang langsung terlibat dalam proses kegiatan.

“Laporan dalam bentuk “Story of Change” merupakan daulat pelaksana program untuk menyampaikan perubahan yang dialami penerima manfaat dan pemangku kepentingan,” tutur Mardiyah Chamim, Direktur TEMPO Institute.

Pelatihan diikuti oleh 13 orang dari tujuh lembaga mitra CEA, berlangsung di Jakarta pada 18-19 Desember 2018. Dalam dua hari pelatihan, trainer dari TEMPO Institute memberikan pemahaman bahwa Penulis Cerita Perubahan harus konsisten terhadap prinsip penulisan bahwa dalam satu tulisan artikel hanya diperkenankan dibangun berdasar satu sudut pandang (angle). Peserta juga diminta praktik menuliskan cerita-cerita lapangan yang diperoleh selama implementasi program.

Mardiyah Chamim menegaskan, “Menulis diibaratkan seperti pohon. Penulis harus dapat fokus dan menyelesaikan satu bagian atau cerita sebelum pindah ke bagian yang lain. Paragraf yang berurutan sangat penting untuk menjaga alur dan kerangka pikir penulis.”

CEA sebagai sebuah program yang berjangka relatif panjang diharapkan dapat menghasilkan perubahan-perubahan pada para stakeholder dan penerima manfaat. Perubahan itulah yang menjadi amunisi untuk menuliskan dalam Cerita Perubahan yang runtut dan logis, serta dan dipublikasikan secara luas.*(NP)

ang (angle). Peserta juga diminta praktik menuliskan cerita-cerita lapangan yang diperoleh selama implementasi program.

Mardiyah Chamim menegaskan, “Menulis diibaratkan seperti pohon. Penulis harus dapat fokus dan menyelesaikan satu bagian atau cerita sebelum pindah ke bagian yang lain. Paragraf yang berurutan sangat penting untuk menjaga alur dan kerangka pikir penulis.”

CEA sebagai sebuah program yang berjangka relatif panjang diharapkan dapat menghasilkan perubahan-perubahan pada para stakeholder dan penerima manfaat. Perubahan itulah yang menjadi amunisi untuk menuliskan dalam Cerita Perubahan yang runtut dan logis, serta dan dipublikasikan secara luas.*(NP)