Koalisi Pembawa Angin dari Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Timur Indonesia Hadir di Sumba Timur
Waingapu.Com – Koalisi Pembawa Angin dari Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Timur Indonesia (Koalisi Adaptasi) hadir di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Hal itu menyusul dilaunchingnya program Amplifying Voice For Just Climate Action (Memperkuat suara untuk iklim yang adil) oleh Yayasan KOPPESDA (Koordinasi Pengkajian & Pengelolaan Sumber Daya Alam) Kamis (09/12) lalu. Moment itu dilaksanakan di Kantor Yayasan KOPPESDA, Kampung Arab, Kelurahan Hambala, Kota Waingapu.
Moment itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumba Timur, Johanis A. Praing dan sejumlah perwakilan dari lembaga serta institusi terkait lainnya. Dalam kesempatan ini, Johanis mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman, tentu bisa kembali dibangun kembali sinergitas yang jauh lebih baik untuk mencapai tujuan dan harapan bersama.
“Pada tahun 2004 lalu saya pernah bekerja sama dengan LSM untuk melakukan penghijauan di desa Lukuwingir. Awalnya bagus namun kemudian tidak terawat dengan baik. Ini kan sebenarnya langkah positif secara bersama untuk pelestarian lingkungan, ini salah satu pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran untuk kegiatan dan harapan serupa berikutnya,” ungkap Johanis.
ohanis juga menegaskan proses pentingnya membangun sumber daya manusia dalam proses pembenahan adaptasi lingkungan hidup. “ Pelestarian lingkungan dan sumber daya manusia sedapat mungkin bisa berjalan seimbang. Kalau kita tinjau sumber daya manusia rata-rata tingkat pendidikan masyarakat kita hari ini hanya mencapai 7,14 persen. Kita benahi bersama karena membangun sumber daya manusia akan mampu menciptakan keterampilan pelestarian lingkungan dan pembangunan yang lebih baik,” paparnya.
Deni Karanggulimu, Direktur Yayasan KOPPESDA kepada media ini menjelaskan, program Amplifying Voices for Just Climate Actions yang didukung oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos-Indonesia). Sementara Koalisi Adaptasi sendiri terdiri dari Yayasan Penabulu sebagai lead koalisi dengan anggota Perkumpulan Yapeka, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi (KPI), Pusat Kajian Sains Keberlanjutan & Transdisiplin IPB (CTSS IPB), Perkumpulan Konsil LSM Indonesia (Konsil LSM), Perkumpulan Desa Lestari, Perkumpulan Sinergantara, Yayasan Koordinasi Pengkajian & Pengelolaan Sumber Daya (Koppesda), Yayasan Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (Barakat). Semunya sebut dia bertujuan untuk memperkuat suara-suara untuk aksi iklim yang adil dengan cara melakukan peningkatan kapasitas kelompok/organisasi masyarakat sipil lokal dan kelompok marjinal di wilayah sasaran program, Akuisisi narasi media lokal dan pengembangan hubungan dengan media nasional dan jaringan advokasi OMS, Pengelolaan, penciptaan, pertukaran pengetahuan dan kearifan lokal dalam skala nasional.
”Diharapkan program akan menghasilkan penguatan kapasitas dan aksi kolektif masyarakat sipil lokal dan kelompok marjinal untuk dialog kebijakan yang inklusif, dan kepemimpinan untuk solusi iklim. Selain itu narasi yang kuat dan platform bersama yang didirikan yang diharapkan secara efektif memperkuat suara masyarakat sipil tingkat lokal dan nasional untuk transisi yang adil dan solusi iklim berbentuk local, dimana didalamnya termasuk sistem pangan lokal, energi terbarukan yang terdesentralisasi, skema keuangan baru, inovasi dan akses teknologi, kearifan lokal, tata kelola sumber daya alam, yang mana semuanya didokumentasikan, diakui dan diadopsi secara formal,” urai Deni.
Kegiatan itu sendiri kata Deni akan dilakukan selama periode Agustus 2021-Oktober 2025. Dimana intervensi program akan dilakukan pada empat Kabupaten/Kota di NTT, yakni Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Sumba Timur dan Lembata. “ Pada akhir periode program atau akhir 2025, dikembangkan model di setidaknya 12 kabupaten dan kota kota di NTT yang menunjukkan posisi strategis, peran dan pengaruh kelompok, organisasi masyarakat sipil lokal yang terhubung dengan jaringan CSO nasional. untuk memastikan transisi iklim yang adil, inklusif, efektif dan berkelanjutan di semua tingkat pembangunan,” tandasnya.
Selain Bappeda, sejumlah elemen yang ambil bagian dalam launching program ini diantaranya Balitbang Sumba Timur, Ketua Prodi Hukum Unkriswina, pimpinan Hivos, Pelita Sumba, Stimulant Institute, Perkumpulan Humba Ailulu, SOPAN Sumba serta para jurnalis dari sejumlh media cetak dan elektronik. Pelaksanaan kegiatan itu sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, sekalipun Sumba Timur hingga pada pelaksanaan kegiatan dimaksud berada dalam zona hijau. Terpantau para peserta hadir dengan mengenakan masker juga mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, dan juga hal lainnya sebagaimana diamanatkan dalam prokes dioptimalkan penerapannya oleh para pihak yang hadir dalam kegiatan itu. (ion)
