Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Layanan Garis Depan

Uraian

• Program “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Layanan Garis Depan” akan memberikan kontribusi untuk KOMPAK Hasil Menengah No. 2: unit pemerintah dan layanan lokal telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. Program akan mendukung Pemerintah Indonesia pada peningkatan kapasitas kabupaten, kecamatan, dan unit layanan garis depan di PFM dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah dalam PFM, terutama di unit layanan garis depan dan untuk mengoptimalkan PFM sebagai sarana untuk mendukung perbaikan dalam pelayanan publik. Diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas laporan keuangan publik oleh pemerintah sub-nasional dan kualitas belanja daerah pada saat yang sama.

  Program ini akan membantu, dan berkoordinasi dengan DJPK melalui pembiayaan dan direktorat kapasitas daerah di bawah sub-direktorat pembiayaan lokal dan investasi, dan akan mengembangkan alat untuk in-house training yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dari layanan garis depan manajer unit. Model pelatihan akan diuji di 2 provinsi program ditargetkan, di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

  Program ini memiliki dua hasil yang diharapkan, seperti:

  1. Unit layanan yang dipilih telah meningkatkan kapasitas untuk menempatkan prosedur operasional dan proses bisnis yang sumber daya memadai.
  2. Meningkatkan koordinasi, aliran dana dan pelaporan dari unit pelayanan ke kabupaten yang mengarah ke keputusan kebijakan berdasarkan fakta yang lebih baik di tingkat kabupaten.

  Lingkup Pekerjaan

  Program ini akan dilakukan dalam dua tahun periode yang dibagi menjadi dua fase, sebagai berikut:

  1. Fase Satu: Mengembangkan dan Menyempurnakan Modul PFM dan Metode Pengujian (8 bulan).
  2. Fase Dua: Pelaksana dan Menjamin Kualitas (16 bulan).

  Tahap Satu akan memainkan peranan penting, karena hasil dan percobaan model pelatihan pada fase tersebut yang kemudian akan menjadi bahan untuk pelatihan di fase berikutnya, saat periode pelaksanaan penuh.

  Tahap Satu: Mengembangkan dan menyempurnakan Modul PFM dan Metode Pengujian, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

  1. Pemetaan dan meninjau modul yang ada di pelatihan pengembangan kapasitas PFM yang disediakan oleh Dephut (DJPK) dan oleh departemen lain.
  2. Mengembangkan dan menyempurnakan modul, yang akan terdiri dari 3 jenis modul layanan garis depan.
  3. Mengembangkan aplikasi portable sebagai alat simulasi bersama dengan modul lain.
  4. Pengujian modul dan aplikasi portabel di kabupaten sasaran yang dipilih.
  5. Menyelesaikan pengembangan dan penyempurnaan dari modul dan aplikasi portabel berdasarkan hasil pengujian di kabupaten terpilih.
  6. Memberikan masukan strategis dan saran kepada Pemerintah Indonesia (Departemen Keuangan dan pemerintah kabupaten) pada sub-nasional kebijakan PFM dan pelaksanaan.

  Tahap Dua: Menerapkan dan Menjamin Kualitas yang akan terdiri dari serangkaian kegiatan digambarkan sebagai berikut:

  1. Training of Trainers untuk petugas terpilih di DJPK, kementerian lain dan akademisi dari jaringan KKD / KKDK.
  2. Training of Trainers di tingkat Provinsi.
  3. Pelatihan untuk unit layanan garis depan dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.
  4. Pemantauan hasil pelatihan dan jaminan kualitas.
  5. Penyediaan pelatihan on-the-job di unit pelayanan garis depan.
  6. Mempersiapkan dokumentasi dan memberikan rekomendasi pada model pelatihan.
  7. Menyebarluaskan model pelatihan untuk pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia.

Pendukung Program

Program ini didukung oleh KOMPAK – Abt JTA, pada 4 Juni 2016 dengan total dukungan dana sebesar Rp 3.386.255.000,-.