Archive for month: October, 2020
11 CSO Ini Berkoalisi Mengawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau
Porospro.com – Sebelas Civil Society Organization (CSO) bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, Kamis (1/10/2020) di Hotel Batiqa Pekanbaru.
Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, jikalahari dan Aji Pekanbaru. Mereka merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi. Dia mengatakan bahwa jika dilakukan treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan pun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya.
“Makanya perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena Kabupaten Pelalawan dan Siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi perizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,” katanya, lewat keterangan tertulis kepada Riaupos.co.
Maka menurutnya, perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat calon kepala daerah untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar kepada tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan, yaitu pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kemudian kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.
Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kemudian danya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan.
Lalu kebijakan yang pro terhadap lencegahan pencemaran sungai, isu ketahanan pangan, mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan terakhir penanganan konflik sumber daya alam.
Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini ada tiga poin yang kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu, isu korupsi, isu perbaiakan layanan public, dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.
“Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama-sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan,” ungkapnya lagi.
Sumber: https://porospro.com/news/detail/2604/11-cso-ini-berkoalisi-mengawal-isu-lingkungan-di-pilkada-riau
Koalisi Berkelanjutan, Cara CSO Kawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau
Diskusi Koalisi Berkelanjutan di Hotel Batiqa Pekanbaru. Kamis (1/10/2020). [Dok. Koalisi Berkelanjutan]
Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, Jikalahari dan AJI Pekanbaru.
Acara yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau Triono Hadi ini diadakan di Hotel Batiqa Pekanbaru pada Kamis (1/10/2020).
“Jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak hanya berputar pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan tidak begitu spesifik penguatan programnya,” kata Koordinator Fitra Triono Hadi lewat siaran tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (2/10/2020).
Lanjut Triono, koalisi ini dibentuk untuk mengawal Pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena dua kabupaten tersebut merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi.
Tak hanya itu, persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan perusahaan dan korupsi perizinan juga masih ditemui.
“Transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,” lanjut Triono.
Sementara Deputi Walhi Riau Fandi mengungkapkan dengan kegiatan ini sekiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat Pilkada di Riau.
“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal,” ungkap Fandi.
Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.
“Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah. Pertama keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kedua adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan,” tambah Fandi.
Ketiga, lanjut Fandi, kebijakan yang mendukung pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.
Koalisi ini berharap dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan.
Koalisi juga seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses prapemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatori oleh Peneliti Fitra Riau Taufik, peneliti Senarai Suryadi serta dari wakil Scale Up Jois.
CSO Mendorong Kebijakan Berkelanjutan
Pekanbaru (AmiraRiau.com) – Pada tanggal, 01 Oktober 2020 bertempat di Hotel Batiqa Pekanbaru, 11 CSO bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, yaitu (Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, jikalahari dan Aji Pekanbaru) merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Triono Hadi “Koordinator Fitra Riau” beliau mengatakan bahwa “jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di kabupaten pelalawan dan kabupaten siak hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkunganpun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya. perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di kabupaten pelalawan dan siak, karena kabupaten pelalawan dan kabupaten siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi prizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim,
“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang mensasar kepada tata Kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal,” Ungkap Fandi Deputi Walhi Riau.
Hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi. Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti: pertama Keberpihakan terhadap pencegahan KARHUTLA, kedua, Adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan, ketiga kebijakan yang pro terhadap Pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.
Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini. Ada tiga poin yang menjadi objek dorongan kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu : isu korupsi, isu perbaiakan layanan public,dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.
Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan. Koalisi ini seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses pra pemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatorin oleh Taufik Peneliti Fitra Riau, Suryadi penliti Senarai, serta Jois dari keterwakilan Scale Up **
Sumber: https://www.amirariau.com/cso-mendorong-kebijakan-berkelanjutan.html
RISET AKSI TERKINI
Petani di Indonesia adalah small-land holder, dengan kualitas budidaya dan kapasitas penanganan paska panen terbatas, tidak terorganisir dalam menghadapi pasar yang makin menuntut. DAKOTA dirancang sebagai instrumen pasar yang mencatat keterlacakan dan menjadi alat penilaian Internal Control System (ICS) kolektif bagi implementasi GAP dan GHP dalam skala kelompok-kelompok kecil.
