IBCSD & Penabulu Gelar FGD
Aksi Kolaborasi Sektor Bisnis bagi Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan.
IBCSD bersama dengan Yayasan Penabulu pada 18 Oktober 2018, di Mercantile Club Jakarta, menyelenggarakan FGD untuk mengumpulkan masukan terkait rumusan Rencana Aksi Kolaborasi Sektor Bisnis bagi Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan. Rumusan ini disusun berdasarkan serial diskusi yang telah diselenggarakan sebelumnya dengan melibatkan pemerintah, asosiasi bisnis, sektor bisnis dan juga organisasi masyarakat serta akademisi.
Rencana Aksi Kolaborasi disusun sebagai bentuk kontribusi sektor bisnis untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-12. Penyusunan ini juga menjadi salah satu rangkaian dari program “Mempromosikan Gaya Hidup Hijau untuk Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab di Indonesia”.
Dalam FGD kali ini, peserta kegiatan berasal dari 23 lembaga yang berasal dari unsur pemerintah, perusahaan dan asosiasi bisnis. Dalam paparannya, Eko Komara dari Yayasan Penabulu mengungkapkan, “Banyak perusahaan yang masih belum sepenuhnya mengikuti mandatory dari pemerintah, memperjuangkan untuk memenuhi standar sertifikasi serta mengikuti tuntutan buyer. Riset Nielson mengungkapkan konsumen Indonesia mulai aware terhadap pola hidup berkelanjutan dan siap membeli dengan harga mahal. Selain itu, dari sisi supply banyak perusahaan yang mendeklarasikan raw material yang berasal dari suitainble sourcing,” ungkapnya.
Dalam usulan rumusan Rencana Aksi Kolaborasi, IBCSD sebagai asosiasi bisnis mengajak mitra untuk memiliki perspective ganda. Industri wajib melihat ke hulu untuk mengupayakan dan menggunakan sustainable sourcing. Di sisi hilir, industri wajib juga untuk mendorong perubahan perilaku konsumen karena tumbuh demand yang cukup.
Harus ada kesinambungan dimana ketika bisnis sudah melakukan sustainable responsible bussiness namun konsumer abai, maka tidak ditemukan titik temu.
Senada dengan itu, Ir. Adi Noer Adi Wardojo, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong perlunya pelaku usaha untuk memenuhi sumber bahan baku produksi berkelanjutan melalui sistem standardisasi dan sertifikasi dalam rantai nilai bisnis sebagai bagian dari pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
“Sustainable development merupakan suatu perjalanan dari sisi pemikiran; sudah di mana dan akan berjalan ke mana. Kunci dari pembangunan berkelanjutan adalah mengubah pola hidup tidak berkelanjutan,” paparnya.
Budi Santosa, Direktur Eksekutif IBCSD mengharapkan adanya collaborative action untuk dapat diimplementasikan bersama sebagai komitmen antar pihak swasta dan multi—stakeholder lain, dan dapat digunakan sebagai guideline untuk kolaborasi dalam kampanye dan sosialisasi mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan (sustainable consumption and production – SCP) pada level konsumen.
